Sabtu, 16 Oktober 2010

DKI Antisipasi Demo 20 Oktober

DKI Antisipasi Demo 20 Oktober
Jumat, 15 Oktober 2010 | 21:30 WIB
KOMPAS/SRI REJEKI
Sebanyak 23 mahasiswa pendemo Presiden SBY ditangkap lalu dibawa ke markas Poltabes Surakarta, Jateng, Sabtu (7/3).
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana aksi demo besar-besaran memperingati satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang akan digelar pada 20 Oktober mendatang diantisipasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya dengan meningkatkan koordinasi.
Saya mengimbau, pengunjuk rasa melakukan aksinya dengan santun tanpa merusak sarana dan prasarana kota.
-- Fauzi Bowo
Keduanya akan bekerja keras untuk tetap menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Ibu Kota. Teknis di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta berkoordinasi langsung dengan Polda Metro Jaya untuk mengamankan sarana dan prasarana kota. Tidak hanya itu, kerja sama juga dilakukan bersama masyarakat dengan pengintensifan sistem keamanan lingkungan (siskamling).
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengimbau, dalam aksinya nanti, para peserta demo hendaknya selalu menaati peraturan yang berlaku. Saat menyampaikan aspirasinya, Bang Fauzi, sapaan akrabnya, juga meminta para pengunjuk rasa tidak merusak sarana dan prasarana kota. "Saya mengimbau, pengunjuk rasa melakukan aksinya dengan santun tanpa merusak sarana dan prasarana kota," ujar Fauzi Bowo, Jumat (15/10/2010).
Terkait maraknya ormas yang kerap menimbulkan masalah, Fauzi berjanji akan melakukan pendekatan yang diikuti dengan ketegasan aturan hukum. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta akan diintensifkan untuk melakukan pendekatan tersebut. "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI sudah melakukan pendekatan. Hanya, intensitasnya perlu ditingkatkan supaya lebih efektif," kata Fauzi Bowo.
Kapolda Metro Jaya Irjen Sutarman menyatakan dukungannya terhadap program Gubernur untuk menyejahterakan masyarakat Jakarta. Bentuk dukungan yang akan diberikan adalah melakukan tindakan penegakan hukum bila terjadi aksi premanisme yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota.
“Saya sudah sepakat dengan Gubernur, setiap ormas tentu punya visi-misi. Kami akan coba dekati supaya visi-misinya betul-betul digunakan untuk kepentingan kemasyarakatan dan kebersamaan, tidak membawa latar belakang dari masing-masing ormas itu sendiri sehingga menghalalkan berbagai cara. Itu yang tidak kami perbolehkan,” tandasnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar